Lewati ke isi
Logo Desa Talang Pasak Desa Talang Pasak Kec. Kerkap, Kab. Bengkulu Utara

Dasar Hukum

Peraturan yang menjadi landasan website, layanan, dan keterbukaan informasi Pemerintah Desa Talang Pasak.

Website & Sistem Informasi Desa

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 86

    Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkannya. Sistem ini memuat data desa, data pembangunan desa, dan informasi lain, dikelola Pemerintah Desa dan dapat diakses masyarakat desa.

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 26 ayat (4) huruf q

    Kepala Desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat desa.

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 68 ayat (1) huruf a

    Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

  • PP 16/2026 · Pasal 164

    Ketentuan pelaksanaan Sistem Informasi Desa; dikelola Pemerintah Desa dan dapat diakses masyarakat desa setempat.

  • Permendesa PDT 13/2025 · Pasal 18 ayat (7)

    Aplikasi Sistem Informasi Desa terhubung dengan situs web desa.

  • Permenkomdigi 5/2025 · Pasal 32 ayat (4) & Pasal 34 ayat (1)

    Nama domain .desa.id diperuntukkan bagi alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.

Transparansi Keuangan Desa

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 82 ayat (4)

    Pemerintah Desa wajib menginformasikan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum.

  • PP 16/2026 · Pasal 129 ayat (2) & (5)

    APB Desa dikelola transparan dan mudah diakses; yang wajib diumumkan berkala paling sedikit rencana dan penetapan APB Desa, sumber pendapatan, rincian kegiatan dan anggaran, realisasi, laporan pertanggungjawaban, dan laporan perpajakan.

  • PP 16/2026 · Pasal 129 ayat (6) & (7)

    Penyampaian antara lain melalui media digital resmi milik Pemerintah Desa; masyarakat berhak mengajukan keberatan melalui BPD bila menemukan indikasi penyimpangan.

  • Permendagri 20/2018 · Pasal 39 & Pasal 72

    Kepala Desa menginformasikan APB Desa serta laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi.

Keterbukaan Informasi Publik

  • UU 14/2008 · Pasal 9, 10, 11

    Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala, serta-merta, dan menyediakan informasi setiap saat.

  • UU 14/2008 · Pasal 13

    Badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

  • UU 14/2008 · Pasal 17 huruf h

    Rahasia pribadi termasuk informasi yang dikecualikan.

  • Perki 1/2018 · Pasal 2–4

    Daftar informasi publik desa yang wajib diumumkan berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat.

  • Perki 1/2018 · Pasal 8

    PPID Desa dijabat Sekretaris Desa, dengan Kepala Desa sebagai atasan PPID.

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 27 huruf a

    Kepala Desa memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Pelayanan Administrasi Desa

  • UU 25/2009 · Pasal 21

    Standar pelayanan memuat persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, produk layanan, dan penanganan pengaduan.

  • Permendagri 47/2016 · Pasal 5 & Pasal 6

    Administrasi umum (buku agenda, ekspedisi, dan lainnya) serta administrasi penduduk (buku induk & mutasi penduduk) desa.

  • UU 11/2008 jo. UU 1/2024 · Pasal 11 ayat (1)

    Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah bila memenuhi persyaratan.

Pengaduan Masyarakat

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 82 ayat (3)

    Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa.

  • UU 25/2009 · Pasal 36

    Penyelenggara pelayanan wajib menyediakan sarana pengaduan dan mengelola pengaduan.

  • Perpres 76/2013 · Pasal 13 huruf c

    Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya.

  • Permendesa PDT 13/2025 · Pasal 105

    Pengaduan penyalahgunaan data desa ditangani dengan merahasiakan identitas pelapor.

Tanda Tangan Elektronik

  • UU 11/2008 jo. UU 1/2024 · Pasal 11 ayat (1)

    Tanda tangan elektronik sah secara hukum bila data pembuatnya hanya terkait dan dikuasai penanda tangan, perubahan setelah ditandatangani dapat diketahui, dan penanda tangan dapat diidentifikasi.

  • PP 71/2019 · Pasal 60

    Tanda tangan elektronik terdiri atas yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi; jenisnya berpengaruh pada kekuatan pembuktian. Surat desa ini memakai tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dapat dicek keasliannya lewat kode QR.

Pelindungan Data Pribadi

  • UU 27/2022 · Pasal 20 ayat (2) huruf e

    Data pribadi boleh diproses untuk pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan pemerintah.

  • UU 27/2022 · Pasal 46

    Bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pemilik data diberi tahu paling lambat 3 × 24 jam.

  • UU 23/2006 jo. UU 24/2013 · Pasal 79 & Pasal 86 ayat (1a)

    Data perseorangan penduduk wajib dilindungi kerahasiaannya; petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskannya.

  • UU 23/2006 jo. UU 24/2013 · Pasal 95A

    Penyebarluasan data kependudukan tanpa hak diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta.

  • Permendesa PDT 13/2025 · Pasal 103

    Data pribadi dalam Sistem Informasi Desa tidak boleh disebarluaskan secara terbuka.

Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

  • UU 1/2022 · Pasal 38–41

    PBB-P2 adalah pajak kabupaten atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan; dasar pengenaannya NJOP dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

  • PP 35/2023 · Pasal 1 angka 56

    SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2.

  • Perda Kab. Bengkulu Utara 4/2023 · Pasal 4, 5 & 7

    Wajib pajak adalah yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan; NJOP tidak kena pajak Rp10 juta per wajib pajak; tarif 0,065% (0,060% untuk lahan produksi pangan dan ternak).

  • Perbup Bengkulu Utara 1/2025 · Pasal 9 ayat (1)

    Setiap Wajib PBB-P2 wajib mendaftarkan objek pajaknya ke Bapenda paling lama 30 hari kalender sejak memiliki hak atau memperoleh manfaat atas bumi/bangunan.

  • Perbup Bengkulu Utara 1/2025 · Pasal 10

    Pendaftaran objek dapat diajukan secara elektronik melalui laman Bapenda atau saluran lain yang ditetapkan Kepala Bapenda, atau secara tertulis.

  • UU 11/2008 jo. UU 1/2024 · Pasal 5 ayat (1) & Pasal 11

    Pernyataan kebenaran data yang disetujui pengaju secara elektronik adalah informasi elektronik yang sah sebagai alat bukti; keaslian lembar bersanding dapat dicek lewat kode QR.

  • UU 27/2022 · Pasal 20 ayat (2) huruf e

    Identitas pengaju dicocokkan dengan data penduduk desa untuk keperluan pelayanan publik; NIK hanya ditampilkan tersamar dan data penduduk tidak dikirim ke luar aplikasi desa.

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 72 ayat (1) huruf c & ayat (3)

    Desa menerima bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten paling sedikit 10%, sehingga data PBB yang benar ikut menentukan pendapatan desa.

Jurnalis Desa: karya warga di web desa

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 68 ayat (1) huruf a & c, ayat (2) huruf e

    Warga desa berhak memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta wajib berpartisipasi dalam kegiatan desa.

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 86 ayat (5)

    Sistem Informasi Desa dikelola Pemerintah Desa dan dapat diakses masyarakat; karya warga tayang di web desa di bawah pengelolaan operator desa.

  • UU 10/2009 jo. UU 18/2025 · Pasal 55A ayat (2) huruf d

    Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, antara lain dengan memberi informasi destinasi pariwisata.

  • UU 28/2014 · Pasal 40 ayat (1) huruf k & Pasal 43 huruf d

    Foto adalah ciptaan yang dilindungi dan hak ciptanya tetap milik pemotret. Saat mengunggah, penulis memberi desa izin (lisensi) non-eksklusif tanpa royalti untuk menayangkan dan mempromosikan desa dengan mencantumkan namanya.

  • UU 28/2014 · Pasal 12

    Memakai potret orang untuk iklan atau reklame komersial wajib dengan persetujuan tertulis orang yang dipotret.

  • UU 27/2022 · Pasal 20 & Pasal 25

    Orang yang wajahnya tampak jelas perlu memberi persetujuan; foto anak memerlukan persetujuan orang tua/wali.

  • PP 71/2019 · Pasal 5 & Pasal 15

    Pengelola sistem elektronik wajib mencegah konten terlarang dan menghapus informasi atas permintaan orang yang bersangkutan, sehingga operator dapat menurunkan karya dan pengunjung dapat meminta fotonya dihapus.

  • Permendagri 20/2018 · Pasal 17 ayat (2) huruf f & h, Pasal 21 ayat (2) huruf f

    APBDes punya sub bidang komunikasi-informatika dan pariwisata; belanja barang/jasa dapat berupa pemberian barang kepada masyarakat, misalnya hadiah lomba.

  • Permendesa PDT 16/2025 · Pasal 2 ayat (1) huruf g & h; Lampiran G angka 2

    Fokus Dana Desa 2026 mencakup infrastruktur digital desa, website desa, dan pemberdayaan komunitas informasi masyarakat serta literasi digital.

  • Permendesa PDT 16/2025 · Lampiran I angka 3

    Dana operasional pemerintah desa dapat dipakai untuk promosi desa berbasis digital; apresiasi kepada warga dari dana ini harus berupa barang (nontunai).

  • Peraturan Dewan Pers 1/2025 · Pedoman pokok

    Penggunaan kecerdasan buatan dinyatakan kepada pembaca, isi diverifikasi manusia, dan tetap tunduk pada kode etik. Dipakai sebagai acuan praktik baik; Jurnalis Desa adalah kontributor warga, bukan perusahaan pers.

Ketahanan Pangan & Lumbung Pangan Digital

  • UU 18/2012 · Pasal 1 angka 4

    Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, tecermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau.

  • PP 17/2015 · Pasal 15 ayat (1)–(2)

    Pemerintah Desa bertanggung jawab mengadakan, mengelola, dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa melalui unit pengelola yang dibentuk desa.

  • PP 17/2015 · Pasal 1 angka 19

    Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan data pangan dan gizi.

  • PP 11/2021 · Pasal 3 huruf b

    Salah satu tujuan BUM Desa adalah pelayanan umum dan pengelolaan lumbung pangan desa.

  • Perpres 81/2024 · Pasal 4 huruf d

    Peran Pemerintah Desa ditingkatkan dalam pengembangan usaha pangan berbasis sumber daya lokal.

  • Perpres 82/2023 · Pasal 2 ayat (1)

    Pemerintah mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital, termasuk integrasi dan interoperabilitas data.

  • Permendesa PDT 16/2025 · Pasal 2 ayat (1) huruf d & g

    Fokus Dana Desa 2026 diutamakan untuk ketahanan pangan/lumbung pangan serta infrastruktur digital dan teknologi di desa.

  • Permendesa PDT 16/2025 · Lampiran D.1 & D.3

    Ketahanan pangan desa mencakup ketersediaan (cadangan pangan, lumbung, pekarangan bergizi), keterjangkauan, dan pemanfaatan (pangan B2SA, olahan lokal); dapat dilaksanakan BUM Desa, koperasi desa, dan UMKM desa.

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 86

    Desa berhak atas Sistem Informasi Desa yang memuat data desa dan dapat diakses masyarakat, termasuk data pangan desa.

  • UU 27/2022 · Pasal 20

    Data gizi ditayangkan sebagai angka agregat per posyandu tanpa nama atau data pribadi anak.

Keterbukaan Pembangunan Desa

  • UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 82 ayat (1)

    Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

  • PP 16/2026 · Pasal 152

    Kepala Desa menyediakan layanan informasi untuk pemantauan pembangunan desa.

Daftar peraturan

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa
  14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
  18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025
  19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
  21. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik
  22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
  26. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
  27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

Ringkasan pasal disusun untuk memudahkan warga, bukan kutipan resmi. Diperiksa terhadap teks resmi pada November 2026.